Jakarta, FP Nasional – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md datang melakukan kunjungan kerja di Pulau Rondo dan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh.
Selain itu pada kunjungan tersebut juga dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI Noor Achmad, serta pejabat lain.
Rombongan dari Menko Polhukam saat di Kecamatan Sukajaya, Kota Subang memberikan bantuan secara simbolis pada perwakilan masyarakat.
Saat di Kecamatan Sukajaya rombongan Menko Polhukam melakukan peninjauan stan UMKM masyarakat setempat, pelayanan administrasi kependudukan (adminduk).
Saat melakukan peninjauan pelayanan vaksinasi polio kepada bayi, Mendagri turut memberikan tetes vaksin secara simbolis kepada perwakilan bayi.
Mendagri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) saat melakukan tinjauan lokasi Titik Nol Kilometer Sabang menegaskan pentingnya menjaga keutuhan wilayah perbatasan.
Tugas dari BNPP sendiri antara lain untuk menjaga keutuhan wilayah perbatasan dan untuk upaya penyelesaian segmen dan sengketa di wilayah perbatasan.
“Termasuk yang kedua adalah menjaga pelaksanaan operasional pos lintas batas negara. Ada beberapa pos lintas batas yang dibangun pada masa Presiden Bapak Jokowi yang menjadi teras kita. Karena lebih baik dibanding dengan pos lintas batas negara sebelah, ini juga menjadi tugas badan ini (BNPP),” ujarnya.
Mendagri memiliki tugas untuk membangun daerah perbatasan sesuai dengan konsep membangun Indonesia dari pinggiran Upaya yang dilakukan dengan membangun daerah di titik sentral yang ada di Kecamatan.
Mendagri menjelaskan bahwa kunjungannya ke Pulau Rondo ini merupakan hal yang penting. Disebabkan oleh lokasi pulau Rondo yang merupakan pulau terluar yang menjadi batas wilayah perbatasan NKRI. Mendagri mengajak semua pihak untuk bersama sama menjaga wilayah perbatasan.
“Pulau Rondo itu kita jaga oleh teman-teman TNI, ada Korps Marinir. Bagi kita, bukan soal pulau itu saja yang perlu kita jaga, tapi ini menjadi titik batas dalam rangka penentuan batas kedaulatan negara, termasuk zona ekonomi eksklusif, sesuai dengan UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea,” ujarnya
(Ald/Ald)